Pemprov Dukung Pemerataan Pendidikan di Pedalaman

By Asep Haryono 22/11/2013 08:44:00

Ket Photo: PENDIDIKAN: Salah satu wajah pendidikan di pedalaman Kabupaten Sekadau, yang masih terus membutuhkan perhatian serius.-ANTO WINARNO-

Font size:

SEKADAU - Pemerintah Propinsi Kalbar telah menelurkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat. Baaru-baru ini, dimotori Dinas Pendidikan Kalbar, dilakukan sosialisasi Perda tersebut di Kabupaten Sekadau. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Propinsi Kalbar, Matinus Sudarno, jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sekadau, serta guru-guru dari berbagai sekolah dan tingkatan.

Salah satu anggota tim perancang Perda, Hamdani, mengatakan Perda itu dirancang atas dasar masih minimnya sarana prasarana pendidikan di daerah terpencil sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak berjalan maksimal. Dengan adanya regulasi setingkat Perda akan memudahkan Pemprov untuk melakukan upaya-upaya dalam menunjang pemerataan pendidikan di wilayah khusus.
Perda tersebut, kata Hamdani, menjadi landasan hukum yang kuat apabila Pemprov hendak memberikan dukungan semisal kucuran dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang optimal di daerah khusus. Sebelum terbitnya Perda tersebut, kerap terjadi benturan antara regulasi di suatu daerah dengan daerah lainnya yang menjadi penghalang lajunya pembangunan pendidikan.
“Dengan terbitnya Perda ini, Pemprov memiliki landasan hukum untuk mengintervensi Pemkab/Pemkot untuk menggenjot penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah khusus,” jelas dosen fakultas hukum Universitas Tanjungpura itu.Perancangan Perda tersebut, lanjut Hamdani, telah melalui berbagai tahapan seperti analisis akademik dan penyerapan aspirasi dari 14 Kabupaten/Kota. Ia meyakini, Perda itu efektif untuk mencapai tujuan akhir, yakni meningkatnya kualitas pendidikan di Kalbar.
“Sudah melalui public hearing, rata-rata kabupaten/kota memiliki aspirasi yang sama dan relevan dengan substansi Perda ini,” ujar Hamdani.Di tempat yang sama, anggota komisi D DPRD Kalbar yang juga mengetuai Pansus Perda tersebut, Martinus Sudarno menyatakan, dengan kondisi dunia pendidikan di Kalbar saat ini, perlu langkah-langkah akurat jika hendak mendongkrak mutu pendidikan. Lewat Perda itu, akan memudahkan langkah selanjutnya yang akan diambil.
“Artinya, masing-masing daerah tidak bisa lagi mengedepankan egonya. Dengan kata lain, Pemprov dapat mengintervensi kabupaten/kota untuk mendukung pemerataan pendidikan,” papar Sudarno.Pria kelahiran Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu itu menyebut Perda Nomor 1 Tahun 2013 sebagai solusi untuk peningkatan mutu pendidikan Kalbar dimasa mendatang. Salah satu daging Perda tersebut yang dinamai mobile teacher¸dianggap  efektif untuk pemerataan pendidikan.
“Mobile teacher dapat diartikan sebagai penugasan dengan periode tertentu kepada tenaga guru ke sarana pendidikan di daerah khusus yang kekurangan tenaga guru. Di sarana pendidikan di perkotaan, biasanya kelebihan tenaga guru. Nah, penugasan sementara  ini tentu mampu memberikan efek positif untuk peningkatan mutu pendidikan di pedalaman,” yakin Martinus Sudarno.

Posted By Sameera Chathuranga

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat contact me

Thank You